YERUSALEM - Keputusan Kabinet menteri Israel untuk membekukan pajak milik Palestina sebanyak 100 juta dolar AS pada hari Senin, (14/11) kemarin. Padahal Kementerian Pertahanan Israel telah memperingatkan bahwa pembekuan pajak Palestina tersebut bisa mengancam stabilitas pemerintah Palestina di Tepi Barat.
Pajak milik Palestina yang ditahan Israel tersebut berasal dari dana yang dikumpulkan Israel atas nama Palestina di bawah Perjanjian Oslo. Komando Sentral GOC dan Pelayanan Keamanan Umum Israel (Shin Bet) yakin penahanan dana tersebut akan merusak keamanan di Tepi barat. Sebab dana tersebut juga digunakan untuk menggaji para polisi di wilayah tersebut.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mungkin tidak akan menyetujui pembekuan pajak milik Palestina jika tidak mendengar bahwa Palestina menolak perundingan dengan Israel. Utusannya Yitzhak Molcho memberitahu Netanyahu bahwa Kuartet yang terdiri dari PBB, Uni Eropa, AS, dan Rusia gagal membawa Palestina ke meja perundingan.
Sebab Palestina bersikukuh hanya akan berunding jika Israel menghentikan pembangunan permukiman. "Sayangnya Palestina terus menolak berunding. Makanya hal ini terjadi," kata seorang sumber di Kementrian Israel seperti dilansir Haaretz.
Israel berhenti menyalurkan dana pajak milik Palestina sebagai hukuman kepada Palestina karena telah menjadi anggota penuh UNESCO. Keanggotaan Palestina di UNESCO juga merupakan bagian dari upaya Palestina menjadi anggota PBB. Padahal menurut Israel satu-satunya cara agar Palestina menjadi negara adalah dengan negosiasi dengan Israel.
Seorang pejabat Israel mengatakan, pemerintah tidak akan mengubah kebijakan pembekuan pajak Palestina tersebut. Meskipun media meyakini Israel akan menyerah karena sikapnya bisa menuai dikritik dari PBB maupun negara-negara lain.
Sementara itu, seorang pejabat pertahanan Israel mengatakan, pemotongan dana akan mengancam keberadaan pemerintah Presiden Mahmud Abbas. Sebab pemerintahannya mempekerjakan puluhan ribu orang, termasuk pasukan keamanan yang bertugas mencegah Palestina menyerang Israel.
Israel sendiri mulai membekukan pajak milik Palestina sejak (3/11) lalu. Sebab Palestina menjadi anggota penuh UNESCO. Keputusan Israel tersebut juga didukung AS dengan menahan dana bagi UNESCO karena mengakui Palestina sebagai anggotanya.
Keputusan Israel untuk membekukan pajak Palestina dilakukan setelah Kuartet mediator internasional gagal membawa Israel dan Palestina menuju meja negosiasi.
Pajak milik Palestina yang ditahan Israel tersebut berasal dari dana yang dikumpulkan Israel atas nama Palestina di bawah Perjanjian Oslo. Komando Sentral GOC dan Pelayanan Keamanan Umum Israel (Shin Bet) yakin penahanan dana tersebut akan merusak keamanan di Tepi barat. Sebab dana tersebut juga digunakan untuk menggaji para polisi di wilayah tersebut.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mungkin tidak akan menyetujui pembekuan pajak milik Palestina jika tidak mendengar bahwa Palestina menolak perundingan dengan Israel. Utusannya Yitzhak Molcho memberitahu Netanyahu bahwa Kuartet yang terdiri dari PBB, Uni Eropa, AS, dan Rusia gagal membawa Palestina ke meja perundingan.
Sebab Palestina bersikukuh hanya akan berunding jika Israel menghentikan pembangunan permukiman. "Sayangnya Palestina terus menolak berunding. Makanya hal ini terjadi," kata seorang sumber di Kementrian Israel seperti dilansir Haaretz.
Israel berhenti menyalurkan dana pajak milik Palestina sebagai hukuman kepada Palestina karena telah menjadi anggota penuh UNESCO. Keanggotaan Palestina di UNESCO juga merupakan bagian dari upaya Palestina menjadi anggota PBB. Padahal menurut Israel satu-satunya cara agar Palestina menjadi negara adalah dengan negosiasi dengan Israel.
Seorang pejabat Israel mengatakan, pemerintah tidak akan mengubah kebijakan pembekuan pajak Palestina tersebut. Meskipun media meyakini Israel akan menyerah karena sikapnya bisa menuai dikritik dari PBB maupun negara-negara lain.
Sementara itu, seorang pejabat pertahanan Israel mengatakan, pemotongan dana akan mengancam keberadaan pemerintah Presiden Mahmud Abbas. Sebab pemerintahannya mempekerjakan puluhan ribu orang, termasuk pasukan keamanan yang bertugas mencegah Palestina menyerang Israel.
Israel sendiri mulai membekukan pajak milik Palestina sejak (3/11) lalu. Sebab Palestina menjadi anggota penuh UNESCO. Keputusan Israel tersebut juga didukung AS dengan menahan dana bagi UNESCO karena mengakui Palestina sebagai anggotanya.
Keputusan Israel untuk membekukan pajak Palestina dilakukan setelah Kuartet mediator internasional gagal membawa Israel dan Palestina menuju meja negosiasi.
Total 1795 people found the following post helpful:
Israel Bekukan Pajak Palestina
with Average Rating 5.3 / 7
Israel Bekukan Pajak Palestina
with Average Rating 5.3 / 7